e-Finance

e-Finance

E-Finance

Merupakan salah satu langkah nyata menindaklanjuti mandatori  Permendagri No. 64 Tahun 2013 mensyaratkan Pemerintah Daerah menerapkan Akuntansi berbasis Akrual di PPKD dan seluruh SKPD, untuk itu aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual ini telah dilengkapi modul akuntansi yang dapat mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual dengan konsisten. Modul akuntansi mendukung pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual

e-Finance  dilengkapi dengan modul-modul sebagai berikut :

1. Modul Penyusunan APBD yang digunakan untuk menyusun APBD yang dilengkapi dengan KUA PPA dan Standar Harga
2. Modul Penatausahaan Keuangan pada PPKD untuk menatausahakan keuangan di lingkungan PPKD
3. Modul Penatausahaan Keuangan pada SKPD untuk menatausahakan keuangan di lingkungan SKPD, baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluatan

Standar Teknis Modul Akuntansi Berbasis Akrual

Dalam penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual paling tidak memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting, dalam buku besar, penyusunan neraca  saldo serta penyajian laporan keuangan.

1. Penyajian laporan keuangan daerah terdiri atas :
a.Laporan Realisasi Anggaran
b.Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih
c.Neraca
d.Laporan operasional
e.Laporan arus kas
f.Laporan perubahan ekuitas, dan
g.Catatan atas laporan keuangan

2. Sistem akuntansi pemerintah daerah memuat sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD, yaitu :
a.Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, asest, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan lapporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah

b.Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, asest, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SPKD

c.Kedua Sistem akuntansi diatas diintegrasikan dalam satu aplikasi sehingga mempermudah dalam proses konsolidasi dan pembuatan laporan keuangan Pemerintah Daerah

3.Bagan akun standar merapakan akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap yang digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan yang dirinci sebagai berikut :
a.level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
b.level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
c.level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
d.level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
e.level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

Kode akun terdiri atas sembilan akun sebagai berikut :
a.akun 1 (satu) menunjukkan aset;
b.akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
c.akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
d.akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
e.akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
f.akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
g.akun 7 (tujuh) menunjukkan transfer;
h.akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan     
i.akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.

Standar Teknis Modul Penatausahaan Keuangan Daerah

1. Berbasis web dengan memperhatikan teknologi terbaru untuk menjamin kehandalan aplikasi, dengan bahasa PHP
2. Terintegrasi antara PPKD dan SKPD untuk memudahkan proses konsolidasi dan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Database yang dipilih adalah database Firebird yang bebas namun handal
4. Aplikasi memuat BAS (Bagan Akun Standar) yang sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013
5. Aplikasi dilengkapi dengan modul penyusunan APBD, modul penatausahaan keuangan SKPD, modul penatausahaan keuangan PPKD dan modul akuntansi.
6. Aplikasi dilengkapi dengan modul akuntansi yang memungkinkan pengguna untuk mensetting jurnal standar sendiri sesuai dengan Kebijakan Akuntansinya sehingga tidak tergantung pada penyedia jasa.
7. Aplikasi memperhatikan pengendalian internal dan pemisahan fungsi sesuai dengan peraturan penatausahaan keuangan pemerintah daerah



product demo
SIP Gaji
SIP Gaji
Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai
SIMBADA
SIMBADA
Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah / Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah
SIM PATDA
SIM PATDA
Meningkatan kapasitas & kinerjan administrasi pengelolaan pajak-retribusi Dispenda
SIP Eksekutif
SIP Eksekutif
Akses Keseluruhan Informasi Secara Langsung Guna Pengambilan Keputusan
SIMATAP
SIMATAP
Pengelolaan semua pelayanan izin pada satu atap
DISPENDA
DISPENDA
Pengelolaan semua pajak-pajak hotel dan restoran
HOTEL
HOTEL
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perhotelan
ASB
ASB
Pengelompokkan terhadap kegiatan untuk mencapai suatu batasan nilai
GIS
GIS
aplikasi komputer berbasis peta berisi data-data inventaris perkeretaapian
SMEP
SMEP
Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Pemerintah
SIM RS  RM & BS
SIM RS RM & BS
Pengembangan Sistem Integrasi Informasi Rumah Sakit
Back Office System
Back Office System
Pengelolaan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan transaksi
SIPIDU
SIPIDU
Sistem Pengawasan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kegiatan
ARSIP
ARSIP
Sistem manajemen Surat-menyurat pada suatu pemerintah daerah dan merupakan sesuatu yang sangat vital di dalamnya.
SIMPEG
SIMPEG
Sistem Komputerisasi Kepegawaian di dalam lingkungan organisasi Pemerintah Daerah secara On-Line
SIPA
SIPA
Aplikasi SIPA menyiapkan dan memudahkan Tim Anggaran membuat scenario perencanaan anggaran.