SIP.BOS

SIP.BOS

Mengacu Surat Edaran Permendikbud No 1 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang BOS dan Mendagri No 910/106/SJ Tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dana BOS sudah terhitung atau masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian pengucuran dana BOS tidak lagi langsung ke rekening sekolah melainkan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perubahan mekanisme tersebut mewajibkan lembaga sekolah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) terlebih dahulu karena dana BOS harus dicatat sebagai pendapatan dan belanja dalam APBD.

Atas perubahan kebijakan tersebut diatas maka ada konsekwensi yang perlu dicermati atas perubahan kebijakan diatas yaitu kesiapan personel dan piranti kerja pendukung dalam Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban / pelaporan. Untuk menjawab kebutuhan disisi piranti kerja pendukung, telah tersedia Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (SIP.KEU BOS). Sebuah aplikasi yang mudah digunakan, dikelola dan dikembangkan sesuai dinamika kebutuhan dan kemajuan teknologi di bidang sistem informasi

MANFAAT SIP.KEUBOS

1. Manfaat bagi Pengguna / User
Membantu penyusunan  Anggaran / RKA Sekolah, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban / pelaporan.
Memastikan Kesesuaian RKA dengan KUA PPA
Menjaga Ketepatan Penganggaran Belanja

2. Manfaat bagi Bagian Keuangan
• Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah  yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, tranparan, dan bertanggungjawab
• Menghindari permasalahan hukum yang dapat timbul dikemudian hari

MENU / FITUR  SIP.KEUBOS

1.PENGATURAN
2.ORGANISASI
2.1.Sekolah
2.2.Program
2.3.Kegiatan

3.DATA DASAR
3.1.Pejabat Daerah
3.2.Rekening
3.3.Sumber Dana
3.4.Bendahara BOS
3.5.Pajak

4.ANGGARAN
4.1 RKA 1
4.2 RKA 221
4.3.DPA 1
4.4.DPA 221 5.AKTIVITAS
5.1.Penerimaan BOS
5.2.Penarikan Tunai
5.3.Pengeluaran BOS
5.4.SP3B
5.5.Setoran Pajak
5.6.Pengembalian

6.AKUNTANSI
6.1.Susun Jurnal
6.2.Akun
6.3.Pemetaan Akun
6.4.Daftar Jurnal
6.5.Setup Jurnal
6.6.Memo Penyesuaian
6.7.Neraca Lajur

7.LAPORAN

 

 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (e-Finance)
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (e-Finance)
e–Finance merupakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang mendukung penerapan standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, (Permendagri Nomor: 64 Tahun 2013)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REALISASI ANGGARAN
PEKERJAAN UMUM (SIMRAPU)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REALISASI ANGGARAN PEKERJAAN UMUM (SIMRAPU)
SIMRAPU digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan atau proyek-proyek yang didanai oleh APBD maupun APBN. SIMRAPU memudahkan pengawasan dan pelaporan kegiatan / proyek dengan informasiyang aktual dan lengkap untuk kebutuhan evaluasimaupun pemeriksaan oleh inspektorat / badan pemeriksa
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN (SIMIZIN)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN (SIMIZIN)
SIM.IZIN merupakan sistem informasi yang didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan piranti lunak yang handal dalam mengelola administrasi perizinan, obyek perizinan dan meningkatkan kualitas, kecepatan serta kinerja penatausahaannya
SIPPD (ePLANNING)
SIPPD (ePLANNING)
SIPPD (ePLANNING) Mengintegrasikan Kebijakan (Musrenbang, RKPD Dan RPJMD) dengan Perencanaan Anggaran Melalui Dokumen KUA - PPAS