Home › Profile Perusahaan

Kebijakan dan Program

Tahun 2013 lalu, kami canangkan sebagai Tahun Pendapatan Daerah, dengan tujuan membantu meningkatkan potensi pendapatan daerah, tatakelola yang akuntable dan pelaporan yang transparan menuju Good Corporate Governance melalui produk andalan kami untuk mendukung adalah Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan / SIP.PBB P-2 (Oracle / Non Oracle) dan Sistem Informasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (SIP.BPHTB)

Tahun 2014 kemarin, kami canangkan sebagai tahun persiapan bagi pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Tahun 2015-2016, kami canangkan sebagai tahun implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Tahun 2017 kami canangkan sebagai tahun dukungan implementasi E-government 2016-2019 yang bernuansa NAWACITA dengan mengelola Inisiatif pembangunan pada skala pembanguna dilingkungan pemerintah kota dan kabupaten. Hal ini dimandatkan  Presiden Republik Indonesia melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Diamatkan kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional.

Untuk itu kami, PT. ST Jakarta melalukan beberapa inovasi produk yang ditujukan untuk menjawab tantangan kebutuhan agenda diatas. Hasil dari kerja keras kami adalah telah tersedianya beberapa aplikasi yang diunggulan (flagship) untuk ditawarkan kepada pemerintah daerah.

Antara lain :

1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

2. Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah / Barang Daerah  (terhubung dengan aplikasi keuangan)

3. Sistem Informasi Manajemen Persediaan Barang Daerah (Terhubung dengan Aplikasi Keuangan)

4. Sistem Informasi Eksekutif SIMDA (Membantu Memodifikasi Bentuk Laporan / Informasi)

5. Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah (Payment Online, Tapping Box)

6. Sistem Informasi Pengelolaan Perijinan (Pendaftaran Online, SMS Gateway, GIS, Digitilasi Arsip)

7. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Terhubung dengan Aplikasi Keuangan)

8. Sistem Informasi Manajemen Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (Menggunakan Database Anggaran dari Aplikasi Keuangan)

9. Sistem Informasi Keuangan BLUD

10. Sistem Informasi Manajemen Realisasi Anggaran Pekerjaan Umum (Menggunakan Database Anggaran dari Aplikasi Keuangan)

11. Sistem Informasi Manajemen Desa

12. Sistem Informasi Layanan Surat Keterangan Desa / Kelurahan(Terhubung dengan Database Dukcapil dan Tersedia Versi Android / Mobile)

Untuk informasi lebih detil, silahkan hubungi helpdesk kami.

Mari Kita Bangun Indonesia untuk Lebih Baik.

Indonesia Bisa!

PENGUMUMAN

31 . 05 . 12
...
18 . 03 . 11
Jawaban atas Peraturan Menteri Keuangan No.04/PMK.07/2011, tentang tata cara penyampaian Informasi Keuangan Daerah...
07 . 03 . 11
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi pelaksanaan pembangunan negara pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Terutama dengan makin semaraknya tuntutan otonomi daerah akhir-akhir ini, BPHTB menjadi salah satu andalan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah disamping penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penerimaan daerah dari sumber-sumber yang lainnya....